Mau Dibawa Kemana Bangsa Ini Setelah April 2014 ?

Posted on Desember 11, 2013

3


Beberapa bulan terakhir ini kondisi perekonomian Indonesia terasa semakin berat. Bagaimana tidak, dikarenakan oleh kondisi dimana saat ini nilai tukar anjlok sekitar 25 % dibandingkan Awal tahun 2013. Hal ini tentu berakhibat Inflasi yang terus merangkak naik, belum lagi disebabkan oleh kenaikan BBM bulan april 2013 lalu. Akibatnya kenaikan UMP yang di umumkan awal November 2013 ini tidak memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup kaum buruh khususnya dan masyarakat umumnya.

Rupiah

Penyebab anjloknya nilai tukar rupiah jika ditelusuri, tentu saja di sebabkan karena pasokan Dollar dalam negeri  tidak mencukupi oleh karena banyaknya permintaan untuk pembayaran utang luar negeri baik Pemerintah maupun swasta. Disinyalir penarikan dana oleh Investor Asing juga memperparah pelemahan nilai tukar ini.  Sangat disayangkan karena kondisi ini sebenarnya sepenuhnya disadari oleh pemerintah Indonesia melalui institusi terkait yaitu Department Perdagangan dan Department Keuangan serta otoritas moneter yaitu Central Bank Indonesia.

Dari sisi Departemen Perdagangan pemerintah sering menyampaikan tentang defisit neraca perdagangan luar negeri Indonesia, dimana nilai impor barang dan jasa, lebih besar dari pada nilai Eksport,  sementara Otoritas Moneter dan Department Keuangan selalu mengevaluasi utang luar negeri dari pemerintah dan swasta. Terkait dengan hal tersebut tentunya kita membutuhkan Devisa untuk melakukan pembayaran utang luar negeri tersebut. Namun yang menjadi kendala adalah Devisanya dari mana kalau negara ini tidak bisa melakukan eksport melebihi nilai import ditambah bunga hutang luar negeri.  Akan tetapi entah mengapa kondisi ini tidak pernah ditangani dengan serius dengan melakukan tindakan atau kebijakan yang bisa menaikkan nilai eksport agar neraca perdagangan luar negeri bisa menjadi surplus. Bahkan yang paling menyedihkan adalah bangsa ini terpaksa menukar sumber daya alam yang terbatas untuk ketersediaan Devisa di dalam negeri seperti barang tambang, minyak dan gas bumi.

Neraca perdagangan yang sehat adalah nilai Export dan Import harus seimbang namun tentu saja komoditi yang dibandingkan adalah komuditi Industry dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hasil pertanian, kelautan dan kehutanan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seharusnya menjadi surplus dalam neraca perdagangan untuk kesejahteraan rakyat sebagai share holder negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Dengan disadarinya bahwa surplus neraca perdagangan internasional merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar factor-factor dalam negeri lainnya bisa terdorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara maka sudah seharusnya tugas pemerintahan mengupayakan agar neraca perdagangangan luar negeri itu harus surplus. Untuk merealisasikan hal ini hanya ada dua cara yang dapat diambil yaitu:

  1. Meningkatkan komoditi Export dan
  2. Menekan komoditiy Ixport.

Untuk kedua langkah ini Pemerintahan yang ada saat ini tidak melakukan tindakan yang berarti kecuali hanya sedikit saja sehingga negara kita telah jatuh pada pola pemikiran bangsa bodoh yang hanya berpikir tentang mencari dan mempertahankan kekuasaan. Bahkan hampir semua energy yang dimiliki oleh pemerintahan dihabiskan untuk persoalan politik dan kekuasaan itu sendiri.

Beruntungnya bangsa ini karena berada pada wilayah yang paling strategis di muka bumi sehingga memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang mengakibatkan masih bisa survive dalam kehidupan global.  Andaikan saja negara ini berada di wilayah sub tropis  atau lebih dekat ke kutup bumi barangkali masyarakat bangsa ini telah punah atau bermigrasi ke wilayah lain karena kebodohan yang turun temurun tersebut.

Sekarang boleh jadi katanya kita berada di jaman “Reformasi dan Demograsi”, dimana pemerintah setiap 5 tahun akan berganti, dan untuk jabatan kepala pemerintahan sendiri dibatasi maksimal 2 periode. Namun sebagai masyarkat awam kita tidak melihat dengan kasat mata apa yang telah dilakukan oleh pemerintah hasil Demokrasi tersebut. Kita malah mengenal pemerintah saat ini adalah sebagai kubu politik tertentu yang sibuk barsaing bertempur dengan kubu politik yang lain dan mencoba melakukan pencitraan tampa tindakan yang berarti untuk rakyat. Dalam kesempatan lain mereka melakukan perdamaian atas kepentingan politik masing-masing. Yang perlu kita pertanyakan untuk rakyat ini apa yang telah mereka lakukan?  Bukan bermaksud under Estimate tidaklah ada sama sekali yang mereka lakukan untuk  rakyar sebagaimana amanat Pembukaan UUD  45 alinia ke 4 kecuali hanya melewati waktu 5 tahun kekuasaan mereka  dan menambah beban untuk rakyat pada masa pemerintahan berikutnya. Mungkin mereka akan berkata “Kami telah ini,… kami telah itu,.. “ namun pertanyaanya adalah apakah kami yang maksud dalam penyataan tersebut jika diganti kengan kata mereka atau siapapun apakah hasilnya lebih jelek? Bahkan jika disimulasikan misalnya Negara Indonesia yang kita cintai ini berintegrasi dengan negara Jepang atau Amerika sepertinya kesejahteraan rakyat ini akan lebih baik.

Jika saja pemerintah yang memerintah mau melaksanakan amanat UUD yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tentulah mereka tidak akan memikirkan politik dan pencitraan sebagaimana yang ada saat ini.

Rupiah 2Setiap periode pemerintahan seharusnya fokus terhadap amanat pembukaan UUD sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dalam masa dimana pergaulan dunia yang modern sekarang ini negara yang menjadi penentu dan pengambil keputusan yang akan survive sementara negara menjadi folower akan selamanya menjadi pecundang. Untuk itu tindakan yang harus diambil untuk memajukan kesehahteraan Rakyat  tidak lain adalah memastikan neraca perdagangan luar negeri seimbang dan jika memungkinkan adalah surplus. Tentu saja langkah yang harus ditempuh adalah Meningkatkan Export Comodity Industri dan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui melalui kebijakan Fiscal dan Fasilitasi Langsung pemerintah dalam memasarkan produk seperti  terutama Kelompok usah kecil dan rumah tangga diantaranya:

  1. Expor hasil Laut/Perikanan.
  2. Expor hasil Hutan ( tentu saja dibatasi dengan regulasi regenerasi komoditiy tersebut )
  3. Export hasil tani dan perkebunan.
  4. Export Jasa dan komudity Intangible

Eksport produk sebagaimana diatas sangat sedikit mendapat perhatian dan Insentif pemerintah padahal jika itu dilaksanakan tentulah akan menghasilkan devisa yang luar biasa besar dimana tidak semua bangksa di dunia ini memiliki sumber daya sebagaimana halnya Indonesisa. Hasil laut tidak terbantahkan sangat berlimpah, hasil hutan seperti rotan, damar, kayu dll. Hasil pertanian dan perkebunan seperti palawija, buah buahan dll. Hasil Jasa seperti System Informasi teknology yang berbasis Computer, komodity intangible  Even olah Raga Seperti Balap Sepeda, Marathon dll.  Semuanya itu adalah komoditi yang bisa menghasilkan Devisa jika pemerintah mau bekerja!!!! Kalau item item tersebut di fasilitasi dan di berdayakan akan sangat banyak sumber daya yang bisa menghasilkan Devisa sehingga bangsa ini tidak tergantung kepada bangsa lain lebih dari ktergantungan lain terhadap bangsa ini.

Saat ini Negara ini sakit, banyak warganya senang dan bangga membeli barang dan jasa dari luar negeri yang sesungguhnya di Negara ini masih banyak barang subtitusi yang bisa dipakai. Kita melihat berapa banyak buah-buahan Impor mulai dari Apel, Pear, Pisang, Durian Jeruk dll. Hal itu sebenarnya tidak perlu jika ada perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualaitas produksi dalam negeri dan kalau perlu mengeksportnya keluar negeri. Di sisi lain berapa banyak buah musiman daerah tropis yang kita miliki tidak kita perlakukan sama dan tidak mendapat fasilitasi apa-apa dari pemerintah, Mangga, Duku, Rambutan, Melonvyang jika dieksport tentu akan menghasilkan bermilyard milyar Devisa yang didapat.

Tapi Sekali pemerintah kita diam entah karena kebodohan atau karena kemalasan yang menjadi penyakit bagi sebagian besar penyelengara negeri ini. Bukan suatu keanehan jika banyak dari Pegawai Pemerintah  yang tidak mau bekerja keras hanya karena gaji yang sudah tetap? Berpikiran maju dan inovatif malah dianggap mubazir dan menambah menambah perkejaan yang tidak penting, lebih suka menghabiskan waktu dalam jam kerja untuk kegiatan yang tidak bermamfaat bagi rakyat. Ada yang sibuk internet, mendengarkan musik, main game sebagian yang biasa bergera mencoba mencari celah untuk korupsi dll. Demikian juga dengan petinggi Pemerintah yang lebih suka duduk santai diberanda Hotel atau rumah mewahnya sambil ongkang ongkang kaki mebicarakan politik dan masa depannya sendiri dibanding masa depan rakyat.

“Jika tujuan dibentuk pemerintahan sebagamana yang diamanatkan pembukaan UUD 45 tidak mungkin akan pernah terujut, masih perlukah kita datang ketempat pemungutan suara April 2014 nanti hanya sekedar menyiapkan diri kita dalam suatu kondisi dimana kita dipimpin oleh pemerintah yang tidak tahu tujuan pemerintahan itu sendiri?”

Kepada seluruh masayarkat Indonesia terutama masyarakat miskin yang menjadi bagian tak terbantahkan, mari renungkan kembali hak-hak kita sebagai stake holder dari bangsa ini, apa yang kita dapatkan dari kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Kepada anda yang menjadi calon penerus pemerintah di negara ini, tolong di renungkan untuk apa anda di beri amanah dalam memimpin negeri ini. Jauhkan fikiran tentang menumpuk harta, jauhkan fikiran tentang duel politik, bagi kami Kesejahteraan Rakyat sebagai tujuan dibentuknya pemerintahan adalah HARGA MATI.

Semoga bermamfaat.